Pemimpin Berkarakter “Mothak” (Kera), Biang kehancuran

Pemimpin Berkarakter “Mothak” (Kera), Biang kehancuran

Sejarah kekuasaan adalah  sejarah penderitaan rakyat. Itu kata Gus Dar (panggilan akrab Masdar Farid F. Mas’udi, ketika masih nyantri). Ungkapan keprihatinan ini dapat kita pahami, lantaran lembaran sejarah kekuasaan Islam sempat diwarnai noda, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah. Karuan saja, katanya, yang dapat dituai dari fenomena ini adalah penderitaan rakyat, bukan kesejahteraan, sebagaimana tujuan semula.

Mestinya, kita boleh bertanya pada  sejarah; Apakah ini management kekuasaan ala Islam yang kurang memadai, atau karena salah memahami, ataukah karena oknum yang hedonis ?

Tulisan ini tidak dimaksudkan membahas masalah di atas secara tuntas. Ulasan berikut, hanya akan mengkritisi bidang penderitaan rakyat, yang makin lama makin susah, terpinggirkan dan terasingkan dari percaturan politik negeri ini. Ujungnya, mereka jadi ”gelandangan” di negeri sendiri.

Secara teoritis, kekuasaan sejati hanya dimiliki Allah (Fqhul Islam, juz VI, hal 651). Ini mujma’ alaih bainal muslimin (konsensus umat muslim). Penggagas awal teori ini adalah Abul A’la al-Maududi. Teori ini menggema kembali, setelah disuarakan oleh Sayyid Qutub dari Mesir. Sayangnya, Allah tidak turun secara fisik ke bumi untuk menjadi “ratu adil”. Dia menunjuk ‘wakil’ (khalifah), yang diberi mandat melaksanakan misi keadilan di jagad raya (An-Nur, 55; An-Nisa’, 135).

Sebagai stabilisator dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan, oleh Allah, setiap rakyat diberi kontrol. Mereka mempunyai hak meluruskan penguasa, bahkan memecatnya, jika salah. Mekanisme ini telah dipraktekkan oleh sayyidina Umar, pada masa Khulafa’ur Rasyidin. Dalam pidato kenegaraan, dengan tegas beliau mengatakan kepada seluruh rakyat, bahwa jika ia salah, silahkan rakyat menegurnya, walaupun dengan pedang.

Barangkali, jika penguasa mempunyai mentalitas seperti Umar, masalah di belahan bumi manapun akan tuntas. Sayangnya, mereka, mereka justru bermental “mothak” (pinjam istilah hadits), yang tidak punya malu, congkak dan cenderung mencari enak sendiri. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda :

 

(سَتَكُوْنُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِيْ يَقُوْلُوْنَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ، يَتَقَاحَمُوْنَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحُمَ الْقِرَدَةِ (رواه الطبراني

 

Artinya :  “Sepeninggalku, akan muncul pemimpin-pemimpin baru, yang jika berkata, tidak boleh dibantah. Mereka meloncat sana-sini dalam api (kekuasaan), sebagaimana kera.” (HR. Thabrani).

Akan tetapi, di alam demokrasi pancasila, kontrol dari rakyat tidak segampang membalik telapak tangan. Semua perlu aturan. Mungkin, di negeri ini, hanya ‘bersin’ yang tidak ada aturan (undang-undang) nya. Semua bentuk kritik, kontrol, atau apalah namanya, harus prosedural. Jika rakyat melihat penguasa tidak becus dan sewenang-wenang, misalnya, mereka tidak bisa menyeretnya begitu saja. Jadi, walaupun sebenarnya rakyat yang berkuasa, akan tetapi kekuasaan ini sudah kita amanatkan kepada orang-orang tertentu, walaupun kita tidak pernah kenal dengan mereka.

Dengan demikian, kewajiban kontrol kekuasaan tidak lagi dipikul oleh seluruh rakyat secara merata. Ada golongan tertentu yang lebih tertuntut. Dalam hal ini adalah wakil rakyat. Mereka, di samping secara pribadi terkena tuntutan menegakkan keadilan yang dibebankan Allah, juga harus memikul amanat menegakkan keadilan dari orang-orang yang memilihnya.

Agar lebih jelas, bolehlah kita menggunakan hitungan matematis. misalkan satu anggota DPR pusat mewakili 200.000 orang. Ini artinya, kewajiban menegakkan keadilan yang dipikulnya adalah 200.001 kali. Satu kewajiban dari Allah untuk dia selaku manusia, dan 200.000 kewajiban dari para pemilih yang memberi amanat kepadanya.

Oleh karenanya, jika ternyata ditemukan para pemimpin yang bermental mothak (kera), siapa yang punya wewenang tampil meluruskan ?. DPR, MPR atau siapa? Ataukah seluruh rakyat boleh mengepalkan tangan, dan rame-rame menyeret pemimpin tadi ?. Jika ternyata tertumpu pada Dewan, dan ternyata mereka diam, bagaimana hukumnya ? khianatkah ?  atau pertanyaan yang lebih konstruktif, bagaimana solusinya ?.  inipun kalau disepakati para wakil rakyat tak bermental mothak juga.

Penulis: Admin Tanwirul Afkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *