Gerakan Masa, Asbab Pemerintahan Adil

Gerakan Masa, Asbab Pemerintahan Adil

Dalam rangka mewujudkan negara sebagai wasilah kemaslahatan bersama itulah, hukum Islam tidak mengenal kekuasaan tak terbatas dari pemerintah. Hukum islam memandang bahwa kekuasaan kepala negara harus dibatasi. Sehinga, hukum Islam lalu menetapkan kriteria yang sangat ketat untuk seorang kepala negara. dan sebagai kelanjutannya , dalam pemerintahan, dibuat beberapa prinsip yang membatasi kewenangan pemerintah.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Wahbah Az-zuhaili, menetapakn beberapa prinsip yang membatsi kekuasaan pemerintah, pertama pemerintah dituntut untuk melaksanakan dan menerapakan syariat Islam dan menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat. Ia sama sekali tidak memiliki alasan untuk meninggalkan tugas ini. maka ketika abu Bakar dan para khulafaur rasyidin dibai’at menjadi khalifah, beliau berpidato:

Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah . jika aku tidak taat kepada Allah, kalian tidak wajib taat kepadaku”.

Kedua, pemerintah tidak memeliki kewenangan Tasyrik, karena hal itu merupakan kewenangan Allah dan rasulnya. Pemerintah hanya boleh melakukan ijtihad dalam usaha menerapkan kehendak al-Qur’an dan al-Sunnah. Ketiga, dalam sagala langkahnya, pemerintah harus mengindahkan prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam, yaitu : musyawarah (syura), berbuat adil(al-adl), persamaan didepan hukum (al-musawa amama al-qanun), memelihara hak asasi manusia (himayah al-karamah-al-insan), menjamin kemerdekaan rakyat dlam berakidah dan berpendpat (hurriyah al-aqidah wa al-fikr wa-al qaul), kontrol rakyat dan pertanggung jawaban pemerintah (ribah al-ummah wa mas’uliyah al-hakim).

Dalam bahasa kebebasan berpendapat, Wahbah melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut dengan siapapun. Meskipun itu menyangkut pemerintahan. Maka tatkala Umar berpidato:

Rakyatku, siapa saja yang melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaknya dia meluruskannya”. Baru tuntas mengucapkan ini, seorang a’raby menimpali, Demi Allah, hai amir al-mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini”. menanggapi orang ini, Umat berkata:

”Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya”.

Inilah beberapa prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah menurut Islam. selama pemerintah masih berada dalam batas-batas ini, rakyat dituntut untuk sam’atan wa tha’atan terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah, ketika pemerintahannya dianggap absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendpat dukungannya dalam kebujakan-kebijakan yang ditempuh. Tetapi ketika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.

Ada banyak hadits yang mendukung, semisal:

”Agama itu nasihat. Rasul ditanya: untuk siapa ya rasul ?. Untuk Allah, rasul-Nya, para pemimpin dan rakyat secara keseluruhan”.

Hadits lain :

“Jihad yang paling utama adalah berkata benar dihadapan penguasa yang lalim”.

Lebih jauh lagi, abdul Qadir al-Audah, dalam al-Tasyri al-Jina’I al-Islami bahkan m,embolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tulis beliau:

“Pemerintah ynag tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan ditaati. Bahkan, dia harus mengundurkan diri untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang lebih berkelayakandan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan. Jika ia tidak mau undur diri secara suka rela, rakyat berhak memaksnya dan mencari penggantinya secara bebas”.

Sampai pada titik ekstrim ini, fikih masih memberi pengabsahan. Ini semua karena besarnya semangat fikih untuk menciptkan keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Mewujudkan keadilan semesta, merembuk persoalan bersama secara musyawarah dan mengenyahkan kesewenang-wenangan. Pemerintah melindungi rakyat secar serius dan rakyat tunduk patuh terhadap pemerintah yang mengayomi mereka sehingga tercipta satu struktur hubungan antara pemerintah dan rakyat yang harmonis dan stabil.

Tetapi jika melihat realitas yang terjadi dewasa ini, kehidupan kebangsaan kita, banyak diwarnai kecurigaan, saling mengkambinghitamkan, su’uddzan dan sterusnya. Ini menimbulkan iklim yang tidak sehat. Rakyat menyalahkan pemerintah. Dan kpndisi inilah yang disinyalir oleh hadits nabi :

Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mau berkomunikasi dengannya dan mereka mau berbicara dengan kalian. Dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah yang kalian benci dan membenci kalian, kalian memaki dan kalian juga dimaki”.

Yang jelas bagaimanapun keadilan adalah prinsip abadi yang haris dipegang oleh pemerintah manapun. Sehingga, jika prinsip ini diabaikan, hukum Islam memandang  bahwa rakyat boleh untuk melakukan koreksi kepada pemerintah untuk kembali memperhatikan tuntutan keadilan.

Namun bukan berarti hukum Islam merestui tindak dekstruksi dan perusakan. Hukum Islam  respek terhadap gerakan massa yang tidak menimbulkjan perusakan. Karena apapun yang menimbulkan mudharat tidak dibenarkan, meskipun tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudharatan (penyelewengan, ketidakadilan, dan seterusnya). Karena ada kaidah hukum:

(Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan).

Sehingga yang ditolerir oleh hukum Islam adalah gerakan yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran atau mengoreksi pemerintah yang keluar dari prinsip-prinsip kepemerintahan menurut Islam tanpa menimbulkan perusakan.

Penulis: Admin Tanwirul Afkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *