Ombang-Ambing New Normal Pesantren

Ombang-Ambing New Normal Pesantren

Kehadiran virus yang disebut dengan Covid-19 ini benar-benar menjadi momok yang menghantui sebagian besar belahan dunia, termasuk Negara Republik Indonesia. Kedatangannya berhasil mengacau-balaukan sistem tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam sektor pendidikan. Proses belajar-mengajar yang awalnya berjalan adem dan ayem menjadi macet dan berhenti, tidak lain karena pandemi dari wabah ini.

Salah satu tempat yang menjadi pusat pendidikan di Indonesia, khususnya dalam ilmu agama adalah pondok pesantren. Sejak dahulu, pondok pesantren menjadi kiblat dan tempat bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Sayangnya, kegiatan tafaqquh fi al-din (memperdalam ilmu agama) di pesantren kali ini juga menjadi korban dari merebaknya wabah Covid-19, sehingga mau-tidak mau pemerintah memberhentikannya sementara guna meminimalisir penyebaran virus ini di Indonesia.

Pemberhentian sementara ini tidak hanya berdampak kepada kepulangan seluruh peserta didik (santri) dari pesantren, melainkan juga berakibat terhambatnya arus balik santri ke pondok pesantren. Hal ini menjadi polemik yang meresahkan mayoritas wali santri dan masayarakat sekitar pesantren yang menggantungkan sumber ekonominya kepada kegiatan pesantren, seperti penjual makanan dan minuman, peralatan ibadah, dan lain-lain.

Keresahan ini menjadi hal yang sangat mendesak kepada pihak pesantren untuk memulai kembali proses belajar-mengajar seiring diberlakukannya rencana kebijakan new normal di Indonesia. Kegelisahan ini berujung pada tiga kali pertemuan secara virtual yang melibatkan beberapa pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur dan pertemuan terakhir dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan Polda Jawa Timur. Walhasil, Pertemuan tersebut memustuskan persetujuan kepada apa yang diinginkan oleh Pondok pesantren, yaitu menerima arus balik santri secara bertahap.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan yang mencakup regulasi new normal di Pondok pesantren, mulai dari skenario dan penanganan pengembalian santri ke pesantren sampai alokasi anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas new normal di pondok pesantren, seperti bantuan sarana-prasarana protokol kesehatan. Dilansir dari NU Online, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan dana terkait pengadaan fasilitas new normal di Pondok pesantren dengan nominal sebesar Rp. 2,3 Triliun. [nu.or.id]

Ironisnya, hingga saat ini pengadaan fasilitas di Pondok pesantren terkait dengan aturan new normal masih belum mendapat perhatian yang serius dari aparatur negara. Kebijakan tersebut sepertinya hanya menjadi bualan dan seuntai harapan. Kebijakannya memang telah menjadi fakta, namun realita tidak meresponnya.

Mereka lebih serius untuk menangani persoalan ekonomi dibandingkan keselamatan rakyatnya, khususnya yang ada di pondok pesantren. Yah, begitulah preman berdasi. Kepentingan gua garbanya (ekonomi) lebih mulia dari pada keselamatan jiwa rakyatnya. Padahal, akal sudah dapat mencerna bahwa keselamatan jiwa lebih utama dari pada  keselamatan harta.

Dengan sangat terpaksa, pondok pesantren memulangkan mayoritas santrinya ke pesantren dengan protokol kesehatan yang sangat terbatas atau apa adanya, mulai dari sarana-prasarananya dan petugasnya. Ah, Entahlah, ini salah siapa? Apakah pondok pesantren yang belum siap untuk melakukan new normal secara mandiri ataukah mereka yang hanya bermodal janji?

Penulis: Admin Tanwirul Afkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *