OMNIBUS LAW : Ajian Mumpung Ala Jokowi

OMNIBUS LAW : Ajian Mumpung Ala Jokowi

Belakangan ini, publik Nusantara kembali geger dengan rencana penerbitan undang-undang yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas presiden Indonesia. Undang-undang yang direncanakan bakal merivisi sejumlah kanon asasi disandangi istilah Omnibus Law. Istilah tersebut pertama kali diluncurkan oleh Joko Widodo dalam pidato pelantikannya.

Menurut Joko Widodo, Omnibus Law dimaksudkan untuk menanggulangi panjangnya birokrasi dan undang-undang yang tumpang tindih. Presiden ke-7 tersebut hendak melakukan reformasi akbar terhadap birokrasi dan regulasi yang selama ini dianggap menjadi momok mulusnya cipta lapangan kerja dan laju investasi. Secara umum, terdapat tiga perbahasan pokok dalam Omnibus Law. Yaitu, UU Ketenagakerjaan, UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UU Perpajakan. [Tempo.Co].

Penerbitan UU Omnibus Law sangat menarik atensi dari berbagai kalangan sehingga terluncur sejibun komentar bahkan menuai pro-kontra. Dari kalangan pengusaha, jamak yang mendukung Omnibus Law. Mereka menilai hal ini sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sementara, dari kelompok seberang, banter protes keras dari kalangan buruh dan pekerja. Mereka menilai dalam Omnibus Law penuh dengan hukum-hukum yang dapat mencekik nasib para buruh. Salah satunya adalah penggunaan sistem outsourcing atau fleksibelitas pasar kerja. Melalui aturan ini, buruh diperbolehkan melakukan banyak pekerjaan. Namun,  hal itu pula memberi kebebasan dan kemudahan kepada pengusaha untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Selain itu, Omnibus Law juga merencanakan penghapusan upah minimum. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem upah per jam. Hal ini ditolak oleh para buruh karena mereka khawatir kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi dengan layak. Pasalnya, ketika ada halangan bekerja (użur) atau hari libur, mereka tidak akan mendapatkan upah. Sebab, pada jam tersebut mereka tidak bekerja. Padahal rentang waktu itu, buruh terikat kontrak dengan majikan[Kompas.com]

Lantas bagaimana fikih dan ushul fikih merespon rencana undang-undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan? Mari siapkan kopi lalu baca dan kaji kembali literasi santri Ma’had Aly Situbondo ini.

Dalam hukum Islam, relasi kerja antara buruh dengan pengusaha dikenal dengan term ijārah. Secara ontologi-etimologis (bahasa), ijārah bermakna sewa, jasa, upah dan kompensasi. Sementara menurut terminologi-epistimologis, ijārah adalah kontrak kerja antara pengusaha dan wirausaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan upah tertentu sebagai kompensasinya.

Dalam kontrak kerja ini, pengusaha sebagai mu’jir/musta’jir yaitu orang yang melakukan kegiatan usaha dengan menyewa jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sementara, buruh atau karyawan sebagai ajīr yaitu orang yang menjajakan tenaganya untuk mendapatkan komisi dari mu’jir.

Secara historis, ikatan akad ijārah (sewa jasa) sudah diimplementasikan jauh sebelum datangnya agama Islam, bahkan semua agama terdahulu sudah melegalisasikan sewa jasa (ijārah) sebagai usaha yang dipebolehkan. Suatu Hari, salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib (Shafura dan Lia/Syarqa) pernah mempromosikan Nabi Musa agar diangkat menjadi buruh ayahandanya untuk mengembala kambing selama delapan tahun. Mereka menilai, Nabi Musa adalah sosok pekerja yang kaya skill (الْقَوِيُّ) lagi memiliki profesionalitas (الْأَمِينُ). Akhirnya, Nabi Syuaib tertarik untuk menyewa jasa Nabi Musa dengan ganjaran dinikahkan dengan putrinya yang bernama Shafura sebagai obat lelah  pekerjaannya (ujrah al-amal).  [Ma’ālim al-Tanzīl li al-Baghawi Jus 6 hal 203].

Kisah ini diabadikan di dalam al-Qur’an surah al-Qaṣaṣ ayat 26:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

 “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu’aib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. al-Qaṣaṣ: 26)

Tidak sampai disitu saja, akad ijārah (sewa jasa) terus dipraktekkan oleh umat terdahulu hingga masa Nabi Muhammad. Pada awal Islam, masyarakat Mekkah acap kali menyewa perempuan untuk menyusui anaknya yang masih kecil, baik karena ibunya użur ataupun enggan untuk menyusui. Tradisi demikian, mendapat respon positif dari syariat sebagai praktek muāmalah yang dilegitimasi dengan syarat memberikan upah kepada perempuan yang menyusui (murdhī’ah), sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an surah At-Talāq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalāq: 6)

Dalam literatur klasik (kutub al-turats) terdapat lima asas dasar yang menjadi prasyarat keabsahan akad ijārah. Yaitu, pertama, pengusaha (mu’jir/musta’jir). Kedua, wirausaha/buruh (ajīr). Bagi keduanya disyaratkan memiliki kecakapan dan tidak ada paksaan dalam meneken kontrak kerja. Ketiga, penanda tanganan kontrak kerja sebagai representasi (ganti) dari ijab dan qabul. Keempat, adanya komisi yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh dengan jumlah yang telah disepakati. Kelima, jasa yang diberikan oleh wirausaha untuk melakukan pekerjaan tertentu. [Nihāyah al-Zain Syarh Qurrah al-‘Ain jus 1 hal 499-500]

Disamping itu, tentang relasi kerja antara pengusaha dan wirausaha (ijārah), semua ulama mazhab berkonsesi (mufakat) untuk mengategorikan sebagai kontrak yang mangikat (lāzim min al-tharafain). Artinya, pengusaha dan wirausaha/buruh tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kecuali ada kesepatan diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian, konsepsi hukum Islam ini inkompatibel (bertentangan) dengan grand poin Omnibus Law tentang ketenagakerjaan. Dalam RUU tersebut, terdapat fleksibelitas pasar kerja/penggunaan sistem outsourcing bebas tanpa batas dan perluasan buruh kontrak. Dengan pasal tersebut, nasib buruh kian tak menentu karena terdapat ketidakpastian kerja serta rentan di-PHK. Sehingga pengusaha bisa kapanpun dan dimanapun memutus hubungan kerja dengan buruh. Disisi lain, semangat dalam akad ijārah adalah relasi kerja yang baik dan saling menguntungkan (makruf). Artinya, pengusaha tidak selayaknya gampang memecat buruh, apalagi hanya karena kesalahan-kesalahan kecil.

Disisi lain, Omnibus Law cipta lapangan kerja juga mengandung problem tentang transformasi (perubahan) sistem pengupahan buruh dari UMR menjadi per jam. Dalam fikih, sistem pemberian upah (ujrah) tergantung model pekerjaan buruh. Menurut Hanafiyyah, wirausaha/buruh dibagi menjadi dua kategori.

Pertama, ajīr khaṣ, yaitu buruh yang hanya bekerja untuk satu orang pengusaha dan tidak merangkap pekerjaan dengan pengusaha yang lain selama limit (batas) waktu tertentu. Besarnya upah yang diterima oleh buruh ini berdasarkan waktu kontrak kerja (bi al-muddah). Oleh karena besarnya upah berdasarkan waktu (ijārah bi al-muddah), maka bagi buruh (ajīr khas) sudah berhak mendapatkan upah dari pengusaha sedari menyepakati kontrak kerja (bi taslīmi nafsihi), kendati pada saat itu ia tidak langsung bekerja. Dengan demikian, ia berhak mendapatkan upah penuh jika bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, namun upahnya bisa saja berkurang jika masa kerja kurang dari waktu yang disepakati.

Kedua, ajīr musytarak, yaitu buruh yang tidak hanya bekerja untuk satu orang pengusaha akan tetapi untuk dua pengusaha atau lebih dalam satu waktu. Besarnya upah yang diterima oleh buruh ini (ajīr musytarak) tidak mengacu pada masa kerja, akan tetapi mengacu pada satuan produk yang ditargetkan oleh pengusaha (bi al-‘amal).  Oleh karena besarnya upah berdasarkan kualitas kerja (ijārah bi al-‘amal), maka buruh (ajīr musytarak) tidak berhak mendapatkan upah penuh kecuali telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya atau menghasilkan produk sesuai yang diminta pengusaha. Namun kompensasinya bisa menyusut jika ia bekerja tidak sesuai target. [al-Ikhtiyar Li Ta’lil al-Mukhtar hal. 17 & al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah, juz 1 hal. 288/295]

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, dua jenis buruh di atas (ajīr khas dan ajīr musytarak) sama-sama diterapkan, sehingga sistem pemberian upah kepada buruh harus disesuaikan dengan jenis buruh sebagaimana ketentuan di atas. Akan tetapi, dilematisasi pemberian upah antara sistem UMR dan upah per jam dalam Omnibus Law, pada dasarnya menurut pandangan hukum Islam keduanya sama-sama mendapatkan legalitas, senyampang tidak menabrak rambu-rambu dalam akad ijārah, yaitu:

Pertama,  penetapan sistem upah UMR ataupun per jam harus dimusyawarahkan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pengusaha dan buruh), sehingga salah satu dari keduanya tidak bisa menetapkan secara sepihak karena akad ijārah dibangun di atas pondasi saling kerelaan (‘ala sabīli al-taraḍi) bukan relasi atas-bawah (‘ala sabīli al-ta’aqudi).

Kedua,  jika menggunakan sistem Upah Minimum Regional (UMR), maka pihak buruh (ajīr) yang bekerja kepada pengusaha (musta’jir) harus memiliki sikap profesionalitas dan amanah dalam bekerja. Dengan begitu, ajīr tidak boleh izin ataupun cuti tanpa ada użur yang dilegalkan syariat.

Ketiga, jika menggunakan sistem per jam, maka pengusaha (musta’jir) harus memberikan upah yang layak (memenuhi standar minimum kebutuhan hidup) bagi buruh (ajīr). Dengan demikian pengusaha tidak boleh mendistribusikan kompensasi dibawah upah minimum.

Sejatinya, rancangan undang-undang Omnibus Law yang bakal merevisi beberapa undang-undang yang dianggap menghambat laju kecepatan regulasi di Indonesia adalah prasarana (wasīlah) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan sistem investasi dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun, disamping nilai positif tersebut, Omnibus Law juga berpotensi menjadi sarana atas lahirnya dampak nista yang dapat mencekam nasib para buruh, diantaranya adalah menghapus sistem upah minimum, menghilangkan pesangon bagi karyawan yang di-PHK, menggunakan sistem outsourching/fleksibilitas pasar kerja, memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) non skill (tidak punya keahlian), menghilangkan jamsos (jaminan sosial) dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Lahirnya nilai plus dan minus Omnibus Law di atas diperantarai (wasīlah) oleh rancangan undang-undang Omnibus Law yang bakal diterapkan di Indonesia. Tanpa adanya RUU Omnibus Law, buruh/pekerja nyaris mustahil mendapatkan imbas picik di atas sebagaimana juga tidak ada efek membaiknya ekonomi negara tanpa undang-undang tersebut. Jadi, Omnibus Law adalah wasilah utama timbulnya dampak positif bagi negara dan negatif bagi buruh.

Wasīlah atau perantara dalam ushul fikih dikenal dengan term żariah. Żariah secara bahasa adalah sarana untuk mencapai sesuatu. Sementara secara istilah, żariah adalah sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang dinegasikan karena mengantongi mafsadat atau yang dilegalkan karena mengantongi maslahat. [Taisīr Ilm Uṣul al-Fiqh hal 203]

Menurut Prof. Dr. Iyad bin Nami as-Sulamy bahwa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan undang-undang yang dapat mengantarkan kepada kepicikan (muḍarat) diklasifikasi menjadi empat bagian. Pertama, sarana (żariah) yang sejak awal diasumsikan pasti mengundang beragam durjana (mafsadat), seperti minum khamr yang menjembatani rusaknya akal (mabuk), zina yang dapat menjadi belantik cacatnya nasab. Sarana semacam ini secara tegas dinegasikan oleh syariat

Kedua, sarana (żariah) yang sejak awal diprediksi tersisipi mafsadat, akan tetapi disitu juga menyimpan maslahat yang harus lebih diprioritaskan (arjah) daripada mafsadat, seperti memandang dan memperhatikan perempuan yang hendak dinikahi dan melakukan demontrasi kepada pemimpin yang lalim. Sarana semacam ini dapat dilegalkan oleh syariat

Ketiga, sarana yang mengandung maslahat namun juga melahirkan beragam mafsadat, seperti istri yang menikah dengan lelaki lain semata-mata untuk dijadikan muhallil agar bisa CLBK dengan suami pertama. Sarana seperti ini masih diperselisihkan dikalangan ulama apakah dilegalkan ataukah dinegasikan.

Keempat, sarana yang memiliki nilai maslahat dan tidak pula dimaksudkan untuk mengundang beragam kekacauan (ifda al-mafsadah) akan tetapi lumrahnya dapat melahirkan mafsadat dan mafsadat tersebut lebih mendominasi dari pada maslahat yang dikandung. Seperti, mencela tuhan umat non muslim secara terang-terangan yang dapat menyebabkan umat non muslim mencela Allah. Sarana ini sebagaimana bagian ketiga yakni masih silang pendapat diantara ulama. [Uṣul al-Fiqh La Yasa’u al-Faqiha Jahluhu hal. 211]

Berdasarkan klasifikasi żariah di atas, Omnibus Law dapat dikategorikan sebagai bagian dari sarana yang keempat. Pasalnya, pemerintah dalam menerbitkan undang-undang Omnibus Law bermaksud untuk meningkatkan laju perekonomian Indonesia yang secara otomatis akan memberikan dampak positif bagi rakyat dan merekapun tidak memiliki niatan untuk mencekik nasib para buruh. Walakin, tak bisa dipungkiri Omnibus Law dapat berakibat pada muramnya masa depan pekerja/buruh di Indonesia. Jika ditakar, persentase dampak buruk bagi rakyat lebih mendominasi daripada dampak positif yang terkandung.

Dengan demikian, Omnibus Law masuk pembagian żariah yang keempat dan hukumnya masih diperselihkan dikalangan ulama. Namun, jika dilihat dari perspektif kaidah fikih maka RUU Omnibus Law tidak selayaknya diterbitkan. Pasalnya, Omnibus law memiliki dampak positif dan negatif sekaligus yang bakal dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, jika terdapat paradoks (pertentangan) antara mengundang maslahat dengan meningkatkan perekonomian dan mencegah mafsadat yang bakal mencekik nasib para buruh maka seyogyanya pemerintah memprioritaskan untuk mencegah imbas picik bagi pekerja dengan mengurungkan niat untuk meluncurkan Omnibus Law sebagai undang-undang, sebagaimana bunyi kaidah fikih;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah timbulnya dampak negatif harus lebih diprioritaskan daripada mewujudkan dampak positif”. [Al-Asybah Wa An-Naḍair hal. 90]

Akan tetapi, ketidak absahan Omnibus Law menjadi undang-undang menurut hukum Islam bukanlah hal yang final. Sebenarnya, tidak ada larangan untuk menerapkan Omnibus Law senyampang tidak memuat pasal-pasal yang menghimpit kehidupan para buruh. Oleh karena itu, jika catatan merah yang memberi dampak buruk bagi pekerja telah tiada maka Omnibus Law makbūl untuk dijadikan undang-undang di Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan dalam kaidah ushul fikih;

الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

 “Ada atau tiadanya suatu hukum tergantung pada sebab-sebab yang mempengaruhinya”. [I’lāmu al-Muwaqqi’īn ‘An Robbi al-Alamīn, juz. 4, hal. 414]

Akhiran, kami ingin mereview testimoni dari seorang pembesar Islam abad 14, Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata “orang yang mempekerjakan buruh tanpa upah (yang layak, red) sama dengan menjual manusia dan memakan hasilnya, atau sama dengan memperbudak manusia merdeka.  [ibn/srf]

Tanwirul Afkar Edisi 544

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *