Dosen Kontemporer

Tarik Ulur Aturan Investasi Miras Menurut Kiai Afifuddin Muhajir

Bagaimana pandangan kiai terhadap negara yang melegalkan investasi miras tanpa melihat status negara islam (mayoritas dihuni muslim) dan tidaknya?

Sering disampaikan oleh banyak orang bahwa negara kesatuan republik Indonesia ini bukan negara agama, artinya bukan negara Islam. Akan tetapi negara ini menjadi tempatnya umat beragama dari berbagai macam agama terutama Islam yang mayoritas ini.

Sudah disepakati bahwa rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Pancasila. Konsekuensinya, negara ini tidak boleh ada aturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang bertentangan dengan asas ketuhanan yang maha esa dan asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apa alasan dan pertimbangan kiai mengenai pandangan di atas?

Dalam kaidah fikih dikatakan

 تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيِّةِ مّنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Bahwa kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu kepada kemaslahatan. Tentunya, cakupan maslahat ini sangat luas, bukan hanya persoalan-persoalan material, ekonomi dan seterusnya. Akan tetapi, juga mencakup persoalan mental, spritual dan akhlak. Memang pada satu sisi, investasi miras ini menguntungkan secara material, akan tetapi sangat merugikan moral-spritual. Padahal, persoalan spritual jauh lebih penting dari persoalan material. Kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan bangsa ini kalau minuman keras menjadi marak di negara ini. Sering dikatakan bahwa negara ini kaya raya, namun entah kenapa kemudian negara ini seolah-olah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga terpaksa untuk melegalkan investasi miras, bahkan juga impor miras secara besar-besaran dari luar negeri.

Fatwa apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia?

Minuman keras itu haram menurut seluruh agama, bukan hanya Islam. Tidak ada agama yang menghalalkan miras itu. Kristen juga mengharamkan. Buktinya, yang paling lantang melarang investasi miras adalah pendeta di Papua daripada umat Islam di Jawa.

Bagaimana kiai menanggapi sebagian orang yang mengatakan “Itu hanya rekayasa politik Jokowi, yakni membuat aturan yang penuh kontroversi dan mencabutnya semata-mata menarik perhatian Ulama”?

Pemerintah lebih-lebih Presiden Jokowi sangat serius dalam hal pelegalan investasi miras. Sehingga hal ini menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, aturan itu dibuat untuk mengetahui seperti apa reaksi umat Islam dalam merespon aturan tersebut. Kedua, sudah sejak awal aturan tersebut memang diduga akan mengundang reaksi keras umat Islam seperti sekarang ini. Patut kiranya Jokowi kemudian mencabut aturan tersebut. Sehingga pengusaha yang ngebet melakukan investasi miras, tidak ada peluang lagi untuk berinvestasi secara legal.

Apa nasihat dan irsyadat kiai terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia terkait aturan legal investasi miras yang tidak lama kemudian aturan itu dicabut?

Menurut saya, tidak boleh ada diskriminasi antar daerah. Buktinya, daerah-daerah yang sejak awal mula dianggap akan menerima, ternyata melawan. Maka sebaiknya diadakan kerja sama yang baik dan positif antara pemerintah dan rakyatnya. Komitmen pemerintah itu bagaimana ia dapat mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi rakyatnya, bukan hanya maslahat secara material, akan tetapi juga maslahat moral-spritual. Sementara pihak rakyat harus mendukung seluruh program pemerintah sepanjang menguntungkan kepada (mayoritas bila tidak mungkin untuk semua) rakyat. Inilah yang disebut dengan bai’at dalam Islam atau orang barat menyebutnya at-ta’aqudul ijtima’i (konrak sosial dan saling berkomitmen antara pemerintah dengan rakyatnya).

Apa kesan dan saran kiai terhadap tindakan negara yang demikian itu?

Ya, negara ini kan tidak menjadikan syariat sebagai undang-undang. Dengan bahasa lain, tidak memformalkan syariat. Namun, seandainya syariat diformalkan maka pemerintah pasti akan menghukum setiap orang yang mabuk. Oleh sebab itu, negara ini sekurang-kurangnya sudah melakukan tindakan preventif bagaimana agar masyarakatnya tidak banyak yang mabuk. Dengan legalnya investasi miras ini, berarti tidak ada komitmen yang baik dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari hal-hal yang negatif.

Sebenarnya yang dipersoalkan bukan hanya legalisasi investasi melainkan juga impor. Keuntungannya, ‘daripada mengimpor dari luar mendingan menikmati (produk) sendiri’.

Karena peraturannya sudah dicabut maka saran saya jangan sampai diulangi lagi.

 

Reporter: As’ad Humam dan Ilham Madani

5.0/5.0 Article rating
8 Reviews
Rating Tanwirul Afkar
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *