Dosen/Santri/Alumni Hukum Islam

Transgender Di Mata Agama dan Negara, Selaraskah? 

Transgender merupakan fenomena baru yang senantiasa menjadi perbincangan dalam kehidupan modern. Akhir-akhir ini di beberapa daerah terutama di Indonesia, pemerintah daerah telah memberikan beberapa fasilitas untuk kalangan transgender diantaranya pemberian e-KTP, KK ,akta kelahiran, dll. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok transgender telah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah. Namun begitu terdapat pro-kontra tentang penerimaan ini terlebih dalam pandangan agama.

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud transgender. Dalam wikipedia, transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berlawanan dengan seksnya (kelamin) sejak lahir (hormone dan gen). Misalnya seseorang yang secara biologis adalah perempuan (karena memiliki anggota tubuh perempuan) lebih nyaman berpenampilan atau berprilaku seperti laki-laki atau sebaliknya yakni seseorang yang secara biologis adalah laki-laki (karena memiliki anggota tubuh laki-laki) lebih nyaman berpenampilan atau berprilaku seperti perempuan. Dalam situs blog pustaka Arif dijelaskan, munculnya fenomena transgender adalah disebabkan oleh faktor lingkungan. Misalnya seseorang yang pada masa kecilnya dibiarkan berkembang dan lebih banyak berinteraksi bersama teman sebaya yang berbeda jenis kelaminnya.

Istilah transgender berbeda dengan istilah interseks, yaitu kondisi seseorang yang lahir dengan karakteristik seks fisik yang tidak padan dengan gagasan umum mengenai laki-laki atau perempuan atau biasa kita sebut khuntsa musykil (seseorang yang tidak jelas jenis kelaminnya). Dengan kata lain, seseorang tersebut memiliki dua kelamin yang sama-sama berfungsi (zakar dan vagina). Transgender juga dapat disebut juga sebagai transeksual jika seorang transgender menghendaki bantuan medis untuk merubah dirinya dari satu seks (kelamin) ke seks (kelamin) yang lain, atau dengan kata lain adalah operasi kelamin.

Lalu bagaimana hukum transgender ketika dirinya mengubah jenis kelaminnya dalam sudut pandang agama dan negara, apakah terdapat perbedaan ataukah tidak?

Berlandaskan definisi diatas, istilah transgender dalam kaca mata fikih lebih dekat dengan istilah mukhanits yaitu laki-laki yang berprilaku sebagaimana perempuan dan mutarajjilat yaitu perempuan yang berprilaku sebagaimana laki-laki. Keduanya baik takhnist (menyerupai perempuan) maupun tarjil (menyerupai laki-laki) tidak diperbolehkan oleh agama. Bahkan terdapat hadis sahih yang menegaskan bahwa pelaku tersebut mendapatkan laknat. Dalam sebuah hadist dikatakan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Dari Ibnu Abbas berkata : “ Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki” HR. Bukhori

Namun begitu, tindakan tarjil maupun takhnis dalam hal ini tidak semerta-merta dihukumi haram dan pelakunya mendapatkan laknat. Dalam kitab Ikmal AlMuallim disebutkan:

وَأَنَّ الَّذِى لَعَنَهُ فِى الحَدِيثِ الآخَرِ مِنَ الْمُخَنِّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ إِنَّمَا عَنِّى بِهِمْ المُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ المُسْتَعْمِلِيْنَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ خُلَقَ خلْقَه فَلَا

” Laknat yang diberikan pada laki-laki yang menyerupai atau berprilaku sebagaimana perempuan, ialah berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau diusahakan sedemikian rupa. Sedangkan apabila sedari lahir orang tersebut sudah berperilaku menyerupai perempuan dan tidak ada upaya untuk membuat-buat maka tidak dikategorikan haram. “

Berangkat dari keharaman tarjil maupun takhnis diatas, dengan menggunakan pendekatan qiyas aulawi dapat diambil kesimpulan bahwa mengganti kelamin dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya adalah haram. Hal ini dikarenakan menyerupai saja (perubahan di bagian luarnya saja) diharamkan, apalagi sampai mengganti kelamin.

Sedangkan dari sudut pandang kenegaraan, peraturan pemerintah tentang transgender maupun prosedur pergantian jenis kelamin atau transeksual belum ada. Namun begitu, pelayanan sipil terhadap transgender secara tersirat terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan  yang menyatakan :

“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah ada putusan dari pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam peraturan tersebut terdapat kata “ Pencatatan peristiwa penting lainnya “ yang termasuk salah satunya adalah transgender maupun perubahan jenis kelamin. Jadi, apapun peristiwa penting yang terjadi baik merubah jenis kelamin, mengganti atau menambah identitasnya harus didahului dengan penetapan pengadilan. Sehingga ketika seseorang melakukan pergantian kelamin tanpa ada penetapan pengadilan, tidak diakui oleh hukum karena tidak sesuai antara data dan fakta.

Dengan berlandaskan pasal tersebut, pelayanan pembuatan e-KTP, KK, akta kelahiran dll untuk seseorang transgender maupun transeksual dimaksudkan agar yang bersangkutan mendapatkan pelayanan publik dengan baik (seperti BPJS, SIM dll) dan non diskriminasi. Untuk mendapatkan pencatatan, seorang transgender maupun transeksual akan dibantu oleh pihak kemendagri. Disana, pengisian data haruslah asli, menyangkut namanya dan nama kedua orang tuanya. Begitupun pula dengan jenis kelaminnya.

Lalu Apakah dalam hal ini pemerintah dikatakan salah ?

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa putusan pemerintah haruslah mendatangkan maslahat untuk rakyatnya. Dalam artian untuk memutuskan suatu permasalahan pemerintah tentunya perlu menimbang-nimbang terlebih dahulu lebih dominan maslahat atau mafsadatnya. Ketika seperti itu, sudah barang tentu segala keputusan pemerintah patut kita terima, sebagaimana kasus pemberian izin untuk transgender dalam mendapatkan identitas dirinya. Hal ini karena kebijakan pemerintah tersebut telah selaras dengan maqasid al-syariah (tujuan syariat) dalam lingkup kenegaraan yakni menjaga keamanan rakyatnya agar mendapat hak-haknya sebagai sesama manusia tanpa adanya diskriminasi.

Walhasil, hak-hak kewarganegaraan bagi seorang transgender maupun transeksual memang haruslah diberikan oleh pemerintah sebagai langkah politik kerakyatan (siyasat al-ra’iyyah). Sedangkan dalam kajian keagamaan, seorang transgender tidak sepenuhnya bisa dikategorikan menyimpang karena terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Namun, kedua-keduanya baik agama maupun pemerintah dalam hal ini mempunyai semangat yang sama yakni mewujudkan keadilan bagi semua manusia tanpa memandang dia siapa.

Penulis: Yuli As-Suyuti

 

4.2/5.0 Article rating
5 Reviews
Rating Tanwirul Afkar
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. .

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *